4 Hal Yang Perlu Kamu Ketahui tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)


4 Hal Yang Perlu Kamu Ketahui tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) | Gadjian

Saat ini Indonesia sedang menghadapi ledakan tenaga kerja produktif, sehingga para pengusaha cenderung memanfaatkan mereka untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah pun mengoptimalkan situasi ini untuk meningkatkan infrastruktur di berbagai lini. Sehubungan dengan pembangunan hal-hal fisik seperti bangunan, jalan raya, dan sebagainya – sebagai contoh; pengusaha dapat menerapkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT).

Landasan Peraturan PKWT

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan:
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Sejalan dengan peraturan ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 turut mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pasal 1 menyebutkan:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.”

Jenis Pekerjaan PKWT

Berdasarkan ketentuan di atas, pekerjaan yang diatur pada PKWT adalah pekerjaan yang bersifat tidak tetap atau menahun. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan bisa sangat tergantung pada musim atau cuaca, sehingga batasan waktu kerjanya bisa dilonggarkan, namun dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun. Di samping contoh yang telah disebutkan, beberapa pekerjaan yang membutuhkan perjanjian kerja ini antara lain: event organizer, product launching, penjualan atau distribusi produk yang tidak bersifat terus-menerus, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pertambangan.

Untuk lebih jelasnya, Kepmen tersebut mengaturnya dalam pasal-pasal terpisah sebagai berikut:

Pasal 3
(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

Pasal 4
(1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.

Pasal 5
(1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.

Pasal 8
(1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pasal 10
(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Berakhirnya PKWT

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 Ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila:

a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perpanjangan dan Pembaruan PKWT

Dikarenakan berbagai latar belakang, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 4 mengizinkan modifikasi PKWT dengan ketentuan sebagai berikut:

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

Dalam hal perpanjangan PKWT karena pekerjaan tersebut belum selesai, maka pengusaha harus memberitahukannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian berakhir. Sementara untuk pembaruan PKWT, hanya dapat diadakan setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang sebelumnya. Namun begitu, jika setelah dievaluasi perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dijabarkan pada kepmen, maka pekerjaan tersebut harus menggunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Sementara jika ternyata situasi menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan tetap, maka perjanjiannya pun juga harus diubah dengan perjanjian kerja bersama yang lebih dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan karyawan.

Dengan rumitnya perhitungan gaji dan lembur karyawan yang berada dalam naungan PKWT, maka perusahaan dapat menggunakan aplikasi HRD seperti Gadjian. Cara menghitung BPJS dan mengelola cuti online juga tidak lagi menjadi masalah dengan aplikasi payroll yang didesain khusus untuk mengikuti peraturan pemerintah.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian

Share this article:

sumber : gadjian.com

.
.



<noscript> </body> </html>