Peraturan Soal Cuti dan Upah Ibadah Haji yang Perlu Karyawan Ketahui


Ibadah haji adalah ibadah wajib terutama bagi kaum muslim yang mampu secara fisik, mental dan finansial. Menurut ketentuan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima ini biasa dilaksanakan dengan rentang waktu yang cukup lama yakni hingga 40 hari.

Rentang pelaksanaan ibadah haji yang hampir mengambil waktu sebulan penuh ini terkadang menjadi salah satu ‘batu kerikil’ pelaksanaan niat ibadah, terutama bagi mereka yang telah bekerja. Lantas jika keadaannya begini, apakah karyawan yang telah bekerja di sebuah perusahaan tidak punya hak untuk melaksanakan ibadah haji?

Jawabannya tentu tidak, pemerintah diketahui ternyata memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur masalah cuti dan pengupahan karyawan yang akan melaksanakan ibadah haji. Bagaimanakah bunyi peraturannya? Berikut penjelasan lengkapnya, mari simak.

Karyawan yang melaksanakan ibadah haji tetap terima upah yang utuh.

Pemerintah melalu peraturan resminya memang telah menetapkan bahwa setiap karyawan yang melaksanakan ibadah wajib keagamaan seperti ibadah haji misalnya tetap menerima upah yang utuh. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 28 yang berbunyi “Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja dan/atau buruh yang tidak masuk kerja atau melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh agamanya”.

Jika mengacu pada peraturan ini maka sdah seharusnya karyawan wajib menerima upah secara penuh, meskipun karyawan tidak bekerja selama sebulan untuk menjalankan ibadah haji. Jika tidak mendapatkan haknya, maka karyawan bisa mengadukan permasalahan dan perusahaan bisa saja dikenai denda berupa sanksi pidana paling singkat 1 bulan penjara dan paling lama adalah 4 tahun.

Perusahaan yang ketahuan curang, juga bisa saja dikenai denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak adalah Rp 400 juta.

Kendati begitu, keistimewaan soal pembayaran upah ini cuma bisa didapat karyawan maksimal 1 kali saja.

Ya, karyawan yang akan melaksanakan ibadah haji untuk kedua kalinya dilaporkan tidak bisa menerima keistimewaan soal pembayaran upah ini. Pasalnya, menurut beberapa pakar HRD dijelaskan bahwa jika karyawan telah melakukan perjalanan haji untuk kedua kalinya maka dia tidak lagi menjalankan ibadah wajib.

Kondisi ini membuat perusahaan tidak perlu membayar upah penuh kepada karyawan yang hendak melakukan ibadah haji. Terkait ini, maka dikutip dari laman Hukumonline.com perusahaan bisa mengambil kebijakan sendiri yang dapat tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama.

Lantas, bagaimanakah peraturan soal cuti?

Sama halnya dengan upah, ketika menjalankan ibadah haji maka hak karyawan atas cuti tahunan tidak serta-merta menjadi hilang (meski rata-rata karyawan yang melakukan ibadah haji memang diharuskan absen selama kurang lebih sebulan penuh). Beberapa peraturan perusahaan memberi keistimewaan karyawan yang telah melaksanakan ibadah haji pertamanya dengan masih bisa menyimpan jatah cuti tahunan untuk akhir tahun atau keperluan lainnya.

Hal ini didasari peraturan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dimana ibadah haji merupakan kewajiban umat muslim sekali seumur hidup. Oleh karena itulah, perusahaan wajib memberikan jatah cuti kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah haji pertama (bukan kedua atau seterusnya) tanpa mengurangi jatah cuti tahunan.

Untuk masalah panjang dan birokrasi pengurusan cuti untuk ibadah haji biasanya akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Khusus soal birokrasi pengurusan cuti ibadah haji biasanya akan disesuaikan dengan sistem yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan.

Namun jika perusahaan tidak ingin menyusahkan sistem perizinan, maka memilih software pengolahan masalah HR seperti Talenta adalah pilihan tepat. Tanpa perlu banyak surat dan sistem perizinan yang berbelit, perusahaan bisa mengatur jatah cuti khusus ibadah haji bagi karyawan melalu fitur yang tersedia dalam sistem terintegrasi Talenta.

Perusahaan bisa memberikan pilihan cuti ibadah haji bagi karyawan melalui Talenta dengan durasi maksimal selama 90 hari. Menguntungkan dan memudahkan bukan?

Sumber gambar : https://unsplash.com/

Sumber data : http://www.hukumonline.com/

sumber : blog.talenta.co

.
.



<noscript> </body> </html>