Prinsip-Prinsip Dasar Upah/Gaji Berdasarkan Peraturan Pemerintah 


Payroll Sofware Indonesia untuk Mengeloala Keuangan dan Karyawan Perusahaan | Gadjian

Berbicara tentang pengelolaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi, tentu persoalan kompensasi dan benefit menjadi bagian yang tak terpisahkan. Di dalamnya, komponen upah atau gaji memainkan peran penting bagaimana organisasi menunjukkan penghargaan kepada karyawan, dan seberapa baik kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan dasar karyawannya.

Para HR profesional dan mereka yang berminat menggeluti bidang ini perlu mengetahui tentang konsep perumusan upah/gaji. Pemahaman konsep ini juga penting dimiliki oleh para pendiri (founder) perusahaan rintisan (start-up), mengingat tren lulusan perguruan tinggi yang berminat bekerja di sini semakin meningkat. Perusahaan, baik yang sudah mapan, maupun start-up kini berlomba-lomba mendesain struktur gaji yang menarik untuk menarik pasar tenaga kerja potensial. Untuk itu, setidaknya, ada 9 prinsip dasar upah atau gaji dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang harus diperhatikan:

1. Adanya Hubungan Kerja (Existence of Employment Relationship)

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan karyawan, yang didasarkan pada perjanjian kerja. Di dalamnya ada 3 unsur wajib, yaitu adanya pekerjaan, adanya instruksi untuk melakukan pekerjaan, serta ada imbalan/gaji/upah atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tanpa kedua unsur lain (pekerjaan dan instruksi), maka uang yang diterima seseorang tidak bisa dianggap upah.

Baca Juga: Inilah Unsur-Unsur Hubungan Kerja dalam Perjanjian Kerja

2. Tanpa Diskriminasi (No Discrimination)

Pasal 11 PP No. 78 Tahun 2015 berbunyi,

“Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.”

Penetapan upah hendaknya adil, berdasarkan standar yang objektif. Penetapan upah tidak boleh didasarkan pada identitas personal penerima upah, misalnya berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 12, menyebutkan dua poin yang dapat digunakan sebagai standar penetapan upah, yaitu satuan waktu dan satuan hasil.

3. Tidak Bekerja, Tak Ada Bayaran (No Work No Pay)

Konsep “no work, no pay” ini berbeda dengan pemotongan upah. Sesuai PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 24 ayat 1: “Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan”, maka karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya memang tidak berhak atas upah, dan bukan karena upahnya dipotong.

4. Cuti Tetap Digaji (Leave with Pay)

Ketentuan ini mungkin tampaknya berlawanan dengan prinsip “no work, no pay” di atas, tetapi sebenarnya tidak. Dalam prinsip dasar gaji atau upah, ada 3 kondisi di mana karyawan bisa tidak bekerja dengan tetap mendapatkan gaji. Kondisi-kondisi itu lebih rinci diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 24 ayat 2 s.d. 5.

Baca Juga: Inilah Unsur-Unsur Hubungan Kerja dalam Perjanjian Kerja

5. Jangka Waktu Pembayaran Sesuai dengan Kesepakatan  

Atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan prinsip “payment period in accordance with agreement”. PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan juga mengaturnya, terutama dalam Pasal 18 s.d. Pasal 20.

6. Jumlah Gaji Pokok Minimal 75% dari Gaji Tetap

Nah, HR perlu hati-hati dalam berinovasi menentukan struktur gaji karyawan. Sangat penting memperhatikan aturan ini. “Gaji tetap” yang dimaksud, terdiri atas gaji pokok + tunjangan tetap (tunjangan yang selalu didapatkan karyawan setiap periode penggajian, dengan jumlah tetap). Hal ini berdasarkan PP 78/2015 Pasal 5. Selain itu, HR juga perlu memastikan jumlah “gaji tetap” karyawan tidak boleh di bawah upah minimum yang diberlakukan pemerintah.

7. Pembayaran Dilakukan dalam Mata Uang yang Sah, yaitu Rupiah

Pasal 21 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan dengan jelas tentang hal ini: ”Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.”

Baca Juga: Ketentuan Tanggal Pembayaran Gaji sesuai Depnaker

8. Pengurangan untuk Pihak Ketiga Harus Dilakukan Berdasarkan Surat Kuasa

Sebagian gaji karyawan dapat secara langsung disetorkan perusahaan ke pihak ketiga (pihak selain perusahaan dan karyawan) untuk kebutuhan dan kondisi-kondisi tertentu. Akan tetapi, HR perusahaan harus lebih dulu mendapatkan surat kuasa untuk melakukan hal tersebut dari karyawan yang bersangkutan. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengamanatkan adanya surat kuasa untuk hal tersebut. Dua pasal yang mengatur hal itu adalah Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 57 ayat 2.

9. Total Pemotongan Upah Maksimum adalah 50%

Perusahaan, melalui HR, juga bisa memotong gaji karyawan karena beberapa sebab, seperti dirinci pada PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 57. Namun, pemerintah membatasi persentase maksimal potongannya sampai 50% saja, sehingga karyawan harus menerima sedikitnya setengah gajinya tiap periode penggajian. Hal ini merujuk pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah 78/2015, sbb:

“Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.”

Baca Juga: 5 Komponen Pemotong Gaji Karyawan

Setalah membaca prinsip-prinsip dasar penggajian di atas, para praktisi HR dan perusahaan start up dapat mendesain struktur gaji karyawan di bawah manajemennya dengan lebih baik, menyesuaikan aturan penggajian dan kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah melalui PP No. 78 Tahun 2015. Jangan khawatir tentang teknis pelaksanaannya, sebab hal itu jauh lebih mudah untuk dilakukan. Payroll software HR saat ini banyak tersedia untuk membantu pekerjaan ini. Salah satu yang terbaik, yaitu Gadjian, bahkan memiliki fitur aplikasi hitung gaji online yang terintegrasi dengan HRIS online.

Payroll Software Indonesia Untuk Mengelola Keuangan & Karyawan Perusahaan, termasuk perhitungan PPh 21, perhitungan BPJS, dan perhitungan lembur | Gadjian


– HRIS online”

Bagikan artikel ini:

sumber : gadjian.com

.
.



<noscript> </body> </html>