Tag: HRIS online

Cara Mudah Melakukan Perhitungan PPh 21 THR dan Bonus

Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus akhir tahun merupakan dua jenis pendapatan non-upah yang menjadi hak karyawan. Bedanya, THR diberikan menjelang Hari Raya Keagamaan untuk semua karyawan yang sudah memenuhi masa kerja 1 bulan secara terus menerus, sedangkan bonus merupakan penghargaan perusahaan yang diberikan atas dasar kinerja atau prestasi karyawan, misalnya marketing yang berhasil menembus

4 Kerugian Perusahaan Jika Meremehkan Pekerjaan HR

Tidak peduli sebuah perusahaan baru dirintis atau sudah menjadi perusahaan besar, keberadaan karyawan perlu dikelola dengan serius. HR management menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses bisnis perusahaan. Manajemen SDM yang baik akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Sebaliknya, SDM yang dikelola dengan serampangan pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Hal yang

6 Panduan Penting dalam Memilih Software HRIS Yang Tepat

Pada masa modern ini, semua industri mulai beralih mengandalkan software sebagai tulang punggung untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Sebut saja dari proses penjualan produk, keuangan, sistem pelayanan konsumen, pengadaan barang, hingga pergudangan. Tak terkecuali dalam dunia manajemen sumber daya manusia. HR atau perusahaan saat ini pun lazimnya telah mengadopsi HRIS software

Konsultasi HR: 10 Keluhan Karyawan Pada HR Perusahaan

Setiap karyawan memiliki permasalahannya masing-masing, dan masalah tersebut dapat berdampak pada kinerja karyawan. Sangatlah penting untuk HR bersikap terbuka, agar karyawan mau berbagi cerita dan mendengarkan solusi dari Anda. Keterpercayaan sosok HR sebagai problem-solver juga bisa digunakan untuk mendapatkan input tentang keluhan karyawan. Dari komplain, isu, atau peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh karyawan, HR

Bagaimana Aturan THR Karyawan Baru?

Baru-baru ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018. Surat ini mengingatkan kembali mengenai aturan THR yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Berdasarkan Permenaker 6/2016 tersebut, karyawan yang telah bekerja selama minimal 1 (satu) bulan secara terus-menerus,

Bagaimana Cara Menghitung THR Karyawan yang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah?

Di Indonesia, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) lazim diberikan sebelum Hari Raya Idulfitri. Selain mengikuti mayoritas karyawan yang beragama Islam, hal ini untuk memudahkan pekerjaan HR atau pemilik usaha. THR Lebaran ini wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Jika pengusaha terlambat membayarkan THR, akan ada denda dan sanksi administratif yang menanti.

Faktanya, Pengusaha Wajib Bayar THR Karyawan H-7 Hari Raya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menegaskan, perusahaan wajib bayar THR karyawan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Dalam hal ini, Idulfitri diambil sebagai hari raya yang resmi karena mayoritas perusahaan di Indonesia memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada saat Idulfitri, apapun agama karyawannya. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran

Ketentuan THR Terkini Sesuai Peraturan Depnaker

Setiap bulan Ramadhan, ada lho karyawan yang justru pusing karena punya tugas tambahan. Siapa lagi kalau mereka yang bekerja di departemen HR? Pasalnya, di pundak merekalah kegembiraan berhari raya dari seluruh karyawan perusahaan digantungkan. THR atau Tunjangan Hari Raya menjadi kewajiban bagi perusahaan kepada karyawannya. Dalam hal ini, HR punya peran penting dimana mereka harus

Ketentuan THR: Kapan THR Harus Dibayar oleh Perusahaan?   

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018; yang ditujukan kepada para gubernur, dan para bupati/wali kota se-Indonesia. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan sehingga Menaker meminta para gubernur dan bupati/wali kota untuk mengawasi pengusaha di wilayahnya masing-masing. Waktu bayar
<noscript> </body> </html>